Bolaindonesia

Sepakat dengan PSSI, Bos Madura United Tak Setuju Rekomendasi TGIPF soal Percepatan KLB

Menurutnya, percepatan KLB bisa memantik permusuhan

Irwan Febri Rialdi | Adie Prasetyo Nugraha

Presiden Madura United, Achsanul Qosasi. (Dok. Madura United)
Presiden Madura United, Achsanul Qosasi. (Dok. Madura United)

Bolatimes.com - Bos Madura United, Achsanul Qosasi, sepakat dengan PSSI yang menolak himbauan pemerintah dan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk mempercepat Kongres Luar Biasa (KLB).

Menurut Achsanul Qosasi, mempercepat KLB PSSI yang seharusnya berlangsung pada 2023 mendatang justru akan memantik permusuhan dan merugikan pecinta sepakbola Tanah Air.

"Saya sebagai penggemar sepakbola tidak setuju KLB, karena akan merancang permusuhan dan ini tidak baik bagi sesama penggemar sepak bola,” kata Achsanul Qosasi dalam rilisnya.

Achsanul Qosasi sejatinya cukup kencang mendesak Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral Tragedi Kanjuruhan.

Namun, ia juga bakal menerima andai usulannya agar Mochamad Iriawan alias Iwan Bule untuk mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI tak digubris. Ia hanya berharap PSSI bisa belajar dan berbenah dari Tragedi Kanjuruhan yang merupakan salah satu insiden paling kelam di dunia sepak bola itu.

"Jika imbauan mundur tak bisa dilakukan (karena dianggap tak bertanggung jawab), ya sudah, lanjut saja," terang Achsanul Qosasi.

Presiden Klub Madura United Achsanul Qosasi saat berbincang dengan jajaran di klub miliknya. (Instagram/@achsanul.qosasi)
Presiden Klub Madura United Achsanul Qosasi saat berbincang dengan jajaran di klub miliknya. (Instagram/@achsanul.qosasi)

"Menurut saya sikap Pengurus PSSI itu harus kita hormati, karena itu adalah pilihan. Keberhasilan mendatangkan Presiden FIFA itu adalah luar biasa. Tinggal PSSI harus memanfaatkan agenda yang pas,” pungkasnya.

Seperti diketahui sepakbola Indonesia sedang menjadi sorotan. Hal ini buntut dari Targedi Kanjuruhan di Malang yang menewaskan ratusan suporter pada 1 Oktober lalu.

Banyak yang meminta ada perubahan struktur kepengurusan PSSI sebagai bentuk tanggung jawab moral. Oleh sebab itu, KLB perlu dilakukan.

Salah satu yang kencang menggaungkan KLB adalah rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) dalam laporannya kepada Presiden Joko Widodo.

Namun, PSSI mengisyaratkan menolak himbauan itu dengan menyebut apa yang disampaikan TGIPF bukan hal mutlak dan hanya anggota PSSI yang berhak menuntut KLB.

"Yang berhak meminta KLB itu anggota PSSI, para 'voter'. Pemerintah tidak bisa mencampuri hal itu," kata Ahmad Riyadh di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (18/10/2022) malam.

"Menpora sempat menyampaikan sesuatu tentang itu. Presiden juga bersikap jelas. Urusan PSSI diserahkan kepada mekanisme PSSI," tutur Ahmad Riyadh.

Berita Terkait

Berita Terkini