Bolaindonesia

Usai Menteri Keuangan Mundur, Presiden Pasoepati Bantah Isu Perpecahan

Godrong memastikan kalau kabinetnya baik-baik saja.

Husna Rahmayunita

Suporter Persis Solo saat mendukung Persis di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. (Ayosemarang/Budi Cahyono)
Suporter Persis Solo saat mendukung Persis di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. (Ayosemarang/Budi Cahyono)

Bolatimes.com - Menteri Keuangan Pasoepati, Milia Jatmiati mengundurkan diri dari jabatannya per Rabu (8/9/2021). Kabar ini mengundang perhatian suporter Persis Solo.

Mundurnya Milia Jatmiati atau Lia sempat dikaitkan dengan isu perpecahan dalam kabinet DPP Pasoepati. Presiden DPP Pasoepati, Maryadi Suryadharma atau Maryadi Gondrong buka suara.

Godrong memastikan kalau kabinetnya baik-baik saja. Sementara terkait pengunduran diri Lia, ia menerangkan yang bersangkutan sebelumnya sudah dinonaktifkan dari jabatan menkeu.

"DPP baik-baik saja dan sesuai job, kami menjalankan fungsi organisasi step by step untuk melaksanakan tugas. Karena saat ini masa Covid-19, banyak program terkendala,” tegas Maryadi Gondrong dalam jumpa pers, (8/9/2021) seperti dikutip dari Ayosemarang.com via SuaraSurakarta.id.

Dia menyebut, persoalan pengunduran diri dari Lia tersebut sudah diterima DPP Pasoepati.

"Dalam rapat yang dihadiri oleh KSB (ketua, sekretaris, dan bendaharan) pada 19 Agustus dan 23 Agustus, bahwa dia sudah jauh-jauh hari kita nonaktifkan (dari jabatan Menkeu),” ujar Maryadi.

Menurutnya dengan menonaktifkan Lia, itu merupakan langkah untuk menyelemaykan organisasi karena bermasalah dengan keuangan.

"Kita sudah bekerja keras demi organisasi. Fokus kita saat ini untuk menyelamatkan teman-teman suporter yaitu dengan program vaksinasi di beberapa daerah,” tutur Gondrong.

Menanggapi kabar mundurnya menteri keuangan DPP Pasoepati, Wapres DPP Pasoepati Agus Ismiyadi ternyata ikut kaget. Mengingat menurutnya, Lia saat ini statusnya memang tengah dinonaktifkan dari jabatannya.

Agus mengakui ada masalah soal laporan keuangan yang masih dipermasalahkan Lia di DPP Pasoepati. Agus menjabarkan semua berawal pada 19 April 2021 ada donatur yang memberikan dana untuk Pasoepati sebesar Rp 20 juta, kemudian dana tambahn Rp8 juta juga ikut ditambah.

Namun setelah itu akhirnya DPP mempertanyakan laporan tersebut dengn menggelar pertemuan dengan tim KSB (ketua, sekretaris, dan bendahara).

"Ada dua kali pertemuan, namun kami anggap laporan yang dia berikan masih meragukan. Seperti rincian klaim catatan pengeluaran yang ditulis tangan, hingga kuitansi uang keluar yang hanya berupa fotokopian yang catatanya gak terlihat jelas,” tegasnya.

"Makanya setelah rapat Senin (23 Agustus) untuk menonaktifkan dia. Dengan tujuan ada rapat ketiga agar dia bisa melengkapi semua berkasnya," sambung Agus.

Agus juga membantah soal beberapa poin pernyataan Lia, salah satunya terkait DPP DPP tak pernah sosialisasi maupun koordinasi dengan semua pihak.

“Jelas ini tidak benar. Setiap event kami undang, walaupun tentu terbatas karena masih dalam mas pandemi.

Dengan beberapa korwil kami juga melakukan pendekatan. Seperti korwil Klaten yang kemarin dukung pasangn Agus Warsoep-Beto juga sudah berkoordinasi. Dengan Banjarsari juga gitu yang mendukung Lek Prap (Prapto Koting) jadi calon presiden kemarin," ungkapnya.

Soal pernyataam legalitas Pasoepati yang tak diprioritaskan, pihaknya juga menjabarkn bahwa saat ini masih dalm proses

"Prosesnya tentu tak mudah. Anggaran dasar sudah digedok, jadi tentu sudah ada langkah buat mendaftarkan ke badan hukum. Alurnya juga tak mudah,"pungkasnya.

Berita Terkait

Berita Terkini