CEK FAKTA: PSSI Tawari Gaji Rp 22 Miliar Per Tahun kepada Park Hang-seo

Bolatimes.com - Nama Park Hang-seo memang santer disebut-sebut di Indonesia belakangan ini setelah rumor yang menyebutkan ia ditawari pekerjaan oleh PSSI dan Persib Bandung.

Setelah meninggalkan jabatannya sebagai pelatih Vietnam—yang ia lakoni selama lima tahun—pada akhir tahun 2022, Park Hang-seo santer dikaitkan dengan berbagai klub.

Setelah sempat dirumorkan didekati oleh PSSI untuk menawarinya menjadi pelatih Timnas Indonesia, terbaru Park Hang-seo diklaim didekati oleh Persib Bandung sebelum akhirnya menunjuk Bojan Hodak sebagai pelatih baru.

Namun jurnalis asal Vietnam, Minh Hai, membeberkan alasan pelatih asal Korea Selatan tersebut menolak tawaran melatih di Indonesia.

Penjelasan

Melalui laman media sosialnya, Minh Hai membeberkan alasan mengapa Park Hang-seo menolak mentah-mentah tawaran dari PSSI.

Dari keterangan yang disampaikan oleh Minh Hai tersebut, Park Hang-seo bahkan ditawari gaji sebesar 1,5 juta dolar AS atau setara Rp 22,6 miliar untuk satu tahun.

Sebelumnya Park Hang-seo sempat dikabarkan mendapatkan gaji sekitar 600 ribu dolar AS per tahun atau Rp 9 miliar dari Federasi Sepak Bola Vietnam.

Dengan gaji yang disebutkan Minh Hai sebagai nominal penawaran untuk Park Hang-seo dari PSSI, maka jumlahnya dua kali lipat.

“Ia (Park Hang-seo, red) menolak Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) untuk menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia meskipun gajinya 1,5 juta dolar AS (Rp 22,6 miliar) selama setahun. Itu hampir tiga kali lipat dari gaji yang diterimanya di Timnas Vietnam,” tulis pernyataan Minh Hai di laman Facebook-nya.

Baca Juga: Profil Dalkurd FF, Klub Kasta Ketiga Swedia yang Rekrut Eks Gelandang Bali United Brwa Nouri

Kesimpulan

Dari informasi yang didapatkan dan penelusuran yang dilakukan Bolatimes, informasi soal PSSI tawari gaji Rp 22 miliar kepada Park Hang-seo tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pasalnya, tidak pernah ada pernyataan resmi dari PSSI atau Park Hang-seo sendiri menyoal penawaran kontrak dan nominalnya.

Oleh karena itu, validitas kebenaran dari informasi yang tersebar di media sosial tidak dapat dipertanggungjawabkan.